NKRI melanggar HAM di PAPUA lewat batas.

bukti ham

        Gereja Katolik dan HAM West Papua.

Dalam gambaran kitab suci, manusia diciptakan menurut gambar dan citra Allah sendiri sehingga dalam memperlakukan sesama manusia seharusnya dengan penuh rasa hormat. Ajaran Kristianisme tentang kutipan di atas tentu menjadi landasan bahwa manusia, dalam konteks apapun, tetap memiliki martabat dan patut dihormati tanpa membatasi haknya bahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Dalam perkembangan Kristianisme, gambaran kitab suci diterjemahkan lagi dalam ajaran ajaran sosial gereja yang bertujuan demi untuk memajukan manusia lain/memanusiakan manusia lain.

Dalam surat pastoral Octogesima Advenians pada 15 Mei 1971, Paus Paulus VI menyerukan bahwa gereja sangat mempunyai peluang dalam memberikan kontribusi bagi pemecahan berbagai masalah yang dihadapi dunia. Masyarakat setempat harus memutuskan apa yang harus dilakukannya berdasarkan keadaannya sendiri. Tentu saja himbauan Paus Paulus VI menunjukkan bahwa gereja bukan hanya sebagai tempat aktif beribadah tetapi juga sebagai tempat yang aktif untuk mengimplementasikan ibadah dalam tindakan nyata: peka terhadap permasalahan sosial dan ikut terlibat dalam mencari solusi. Paus Paulus VI adalah Paus pertama yang mengunjungi Dewan PBB di New York untuk menyerukan dihentikannya peperangan.

Tidak terputus di situ, Paus Yohanes Paulus II adalah seorang Paus yang sepanjang sejarah gereja paling banyak memperjuangkan Hak Asasi Manusia dengan berlandaskan ajaran-ajaran sosial gereja, seperti pada Ensiklik Rerum Novarium, Ensiklik Pacem in Terris, Ensiklik Benignitas et Humanitas, dokumen gereja Gaudium et Spes dan lainnya.

Berkaitan dengan penegakan HAM di Papua, gereja Katolik Papua dituntut untuk terlibat aktif dalam penderitaan masyarakat lokal. Seharusnya kelima uskup di tanah Cendrawasih perlu menganggap masalah Papua ini sebagai masalah krusial yang selalu dan harus dicari solusinya karena ini berkaitan dengan hidup manusia Papua sebagaimana dalam kitab suci dan ajaran sosial gereja telah ditekankan. Berpedoman pada konsep Teologi Pembebasan yang dikreasikan oleh Uskup Romero di El Salvador (yang akhirnya meninggal tertembak atas nama kemanusiaan) lalu diformulasikan oleh seorang theolog Jesuit, Jon Sobrino asal Spanyol, kiranya telah terlihat jelas sehingga menjadi pedoman bagi para uskup di tanah Cendrawasih, bukan saja uskup tetapi yang paling penting adalah peran pastor paroki dalam melihat penderitaan umat di wilayahnya. Umat butuh pelayanan langsung door to door, tetapi kebanyakan paroki kota yang megah tidak acuh terhadap kondisi sosial orang asli Papua dan di situ umat banyak mempertanyakan kehadiran gereja bagi mereka. Ada kesan bahwa gereja lambat dalam bersuara terkait isu sosial, isu lingkungan hidup, budaya ekonomi, bahkan lambat dalam praktik langsung di masyarakat.

Menurut Alm. Pastor Nato Gobay, Pr yang menjadi permasalahan utama dalam gejolak orang asli Papua adalah tentang kebenaran sejarah orang Papua yang dimanipulasikan. Bahkan saat Act of Free Choise 1969, banyak terjadi tindakan intimidasi, penghilangan orang, dilarang berkumpul untuk berbicara, dsb sehingga pada penyusunan New York Agreement sama sekali tidak melibatkan orang asli Papua. Ini benar-benar telah melanggar ketentuan resolusi PBB No.1514 tentang proses dekonsiliasi bagi bangsa-bangsa yang dijajah. Akar dari masalah Papua yang sebenarnyanya adalah yang telah ditegaskan di atas. Lalu dengan berkembangnya isu kesejahteraan maka munculah tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah Indonesia agar memperlakukan orang asli Papua setara dengan suku lain dalam bingkai Indonesia ini. Namun apapun itu, semenjak 1 Mei 1963 orang asli Papua telah mendapatkan perlakuan sadis oleh Indonesia.

Baru-baru ini di Jayapura, para mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat dan Theologia Fajar Timur, yang adalah biarawan dan diosesan, melakukan unjuk aksi dengan berpakaian jubah memenuhi jalan. Mereka menuntut agar Indonesia stop melakukan pelanggaran HAM di Papua. Sedangkan Pastor Neles Tebay, Pr, yang adalah koordinator jaringan damai Papua, selalu berkontibusi dalam isu politik di Papua, menegaskan agar adanya dialog Jakarta-Papua terkait penentuan nasib rakyat Papua. Segala perjuangan yang dilakukan oleh gereja dan segenap orang asli Papua tentunya tetap dalam perjuangan yang berkelanjutan.

#Lawan Militerisme
#Lawan Kolonialisme
#Lawan Kapitalisme &
#Lawan Imperialisme Global

Free West Papua.

penulis asal mahasiswa papua dimanado 11/11/16.   ..... EMELIANUS WAKEI ...